Komoditas kehutanan baru sebatas komoditas investasi

hutan

Komoditas kehutanan baru sebatas komoditas investasi

Itu yang terekam ketika saya melakukan kegiatan penelitian pendahuluan di suatu desa di provinsi Sulawesi Selatan.

“Ibu punya tanaman kayu di kebun ibu?” begitu tanya saya kepada responden yang merupakan anggota kelompok tani hutan – yang lebih dikenal dengan istilah kelompok tani penghijauan (karena asal muasal terbentuknya kelompok tani adalah adanya program penghijauan yang merupakan program lanjutan kegiatan dari pusat).

 ”Punya, misalnya sengon, bitti, gmelina dan sedikit jati”, jawabnya.

 Demikian seterusnya tanya jawab berlangsung seputar tanaman apa yang dimiliki di lahan miliknya sekaligus menanyakan seputar penghasilan rumah tangganya.

 Yang menarik adalah sewaktu responden tersebut menyebutkan mengenai sumber penghasilannya. Disebutkan antara lain bahwa penghasilannya berasal dari: ternak yang ia miliki (seperti misalnya ayam dan sapi), kemudian dari tanaman komoditas perkebunan dan pertanian yang ia miliki (seperti: coklat, vanili, sawah), tanpa menyebut tanaman kayu yang ia miliki seperti telah disebutkan di atas.

 Saya kemudian menanyakan mengapa tanaman-tanaman kayunya tidak dimasukkan sebagai salah satu sumber penghasilan rumah tangganya. Responden itu kemudian melanjutkan bahwa tanaman kayunya baru akan digunakan (baca: dijual) jika ada keperluan mendesak, seperti biaya sekolah anak maupun biaya menikahkan anak. Atau digunakan sebatas untuk memperbaiki rumah (kebanyakan rumah di daerah masih menggunakan rumah asli adat Bugis/Makassar, yaitu rumah panggung yang berbahan utama kayu.

 Program-program kehutanan yang dibuat banyak yang mengarah kepada peningkatan pendapatan petani hutan melalui sektor kehutanan (untuk petani hutan yang menanam tanaman komoditas kehutanan di lahan milik sendiri, dikenal dengan istilah hutan rakyat/farm forest). Agar program Hutan Rakyat ini terlihat gaungnya, menjadi sangat penting para petani hutan diberikan pemahaman untuk menghitung sumber pendapatannya dari sektor kehutanan dengan antara lain diberikan kapan waktu masa panen kayu serta proses peremajaannya (penanaman kembali) termasuk nilai jualnya per meter kubik di pasaran (yang juga terungkap bahwa hal ini belum banyak diketahui oleh petani hutan). Dengan demikian, petani hutan akan semakin paham tentang daur tanaman kehutanan yang dimilikinya dan memasukkannya kedalam ‘perhitungan’ (siklus) sumber pendapatan rumah tangganya.

 Sebagai gambaran pada saat dilakukan wawancara terungkap bahwa harga kayu di pasaran lokal (yang diterima perusahaan kayu setempat) untuk jenis kayu karet adalah Rp. 300.000/m3, kayu rakyat (tanpa memperdulikan jenis kahyunya) sebesar Rp. 300.000 – Rp. 400.000/m3. Sementara diluar industri kayu tersebut, kayu sengon adalah Rp. 600.000/m3 dan kayu gmelina (jati putih) bisa mencapai harga Rp. 900.000/m3.

 Makassar, 14 Februari 2012

 BS

picture source : http://balitbangda.kutaikartanegarakab.go.id/wp-content/uploads/2011/01/Doyo-2.jpg

Be Sociable, Share!

Comments

  • @kangbugi | Feb 14,2012

    Kebetulan saya juga sedang belajar untuk memanfaatkan sedikit lahan yg dimiliki dg menanam sengon, di daerah perbukitan Wado sumedang sekitar 2,3 ha dan di daerah Banten jg dg jenis tanaman yang sama tetapi sangat sedikit informasi yg kami dapatkan mngenai pemanfaatan dari hasil kayu yg kami tanam termasuk ke mana pemasarannya karena jika mengandalkan pembeli2 musiman kayunya hanya dihargai di bawah harga yg dikemukakan di atas dan ada kendala kemampuan daya beli yg terbatas shg tidak dapat menampung seluruh hasil kayu kami hanya pada satu orang untuk masuk ke pabrik harus ada koneksi sehingga saya belum memanfaat semua lahan yg kami miliki.

    • @kangbugi | Feb 14,2012

      wah, pengalaman yang menarik sekali. bagaimana kalau dituliskan di sini, mbak?

  • @kangbugi | Feb 14,2012

    Kegiatan mbak Emma sangat baik, menunjang upaya perbaikan lingkungan (bidang kehutanan) disamping sebagai upaya pula untuk dapat menikmati hasilnya kelak. Dalam pengamatan kami di beberapa tempat, memang, peran pedagang perantara – middle men – pembeli-pembeli musiman seperti yang mbak Emma sebutkan di atas – masih memegang peranan besar sebagai ‘penghubung’ antara penjual (pemilik pohon) dengan pedagang yang lebih besar maupun industri kayu dalam skala yang lebih luas lagi. Peran mereka sejauh ini belum bisa dihilangkan karena cukup memainkan peranan penting. Sebagai contoh, pemilik pohon biasanya mengalami kesulitan untuk mengurus perizinan penebangan, melakukan penebangan pohon dan proses pengangkutan kayu dari lokasi ke tempat pedagang. Celah-celah seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang antara tersebut. Disamping itu, kami menyarankan agar mbak Emma dapat melakukan beberapa langkah terkait hal yang ditanyakan dalam website Linihijau, yaitu:
    - Menghubungi Dinas Kehutanan setempat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (email: admin@dishut.jabarprov.go.id), disamping kami juga akan berusaha menghubungi pihak Dinas Kehutanan untuk turut menanyakan apa yang menjadi pertanyaan mbak Emma dan apa opsi solusi yang mereka miliki.
    - Jika di desa tempat lahan mbak Emma berada, bisa dicoba menghubungi kelompok tani hutan/penghijauan yang ada (jika ada). Walaupun tidak tinggal di wilayah tersebut, dapat dilihat dulu sejauh mana kelompok tani hutan menjual kayunya.
    Untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesulitan, pertanyaan maupun komentar lain kami akan dengan senang hati menerimanya.
    Salam.
    Linihijau

  • @kangbugi | Feb 14,2012

    [...] ini, saya coba suguhkan kutipan cerita yang diberikan konsultan saya, Pakde Google, dari http://linihijau.com/2012/02/14/komoditas-kehutanan-baru-sebatas-komoditas-investasi/ “Ibu punya tanaman kayu di kebun ibu?” begitu tanya saya kepada responden yang merupakan [...]

  • You must be to post a comment